KPPU Peringatkan Pemerintahan Bab Kemampuan Rente Import Garam

Komisi Pengawas Pertarungan Upaya atau KPPU memperingatkan pemerintahan buat berwaspada kepada terdapatnya kemampuan rente dari kebijaksanaan import garam. Komisoner KPPU, Yudi Hidayat, mengucapkan praktek lancung dapat berlangsung andaikata prosedur import tak dituruti dengan transparansi bab pemilihan importir.

"Permasalahannya siapa yang menjadi importir, ini semestinya dibuka saja beauty contest, maka calon importir itu dikompetisikan. Siapakah yang berikan penawaran ketersediaan garam di harga terhebat serta kwalitas terbangun, ia yang bisa penetapan," kata Yudi dalam kongres wartawan yang ditampilkan dengan virtual, Selasa, 20 April 2021.

Pemerintahan buka keran import garam industri senilai 3,07 juta ton di 2021. Angka itu merasakan peningkatan diperbandingkan 2020 yang tertera sejumlah 2,tujuh juta ton.

Menurut Yudi, pemberian jatah import mesti sungguh-sungguh dimonitor. Pemerintahan, ujarnya, harus mengalkulasi neraca kepentingan garam industri serta konsumsi dalam negeri, meyakinkan jumlah tersisa garam di tahun awal mulanya, serta melihat waktu panen petani garam biar tidak berlangsung kelebihan persediaan di negeri.

Diluar itu, dia berkata, pemerintahan mesti meyakinkan persediaan garam dari importir cuman dialirkan pada eksekutor industri buat mengelak terdapatnya resapan garam import di pasar. Dia mengharapkan jatah import garam yang naik terus dari tahun ke tahun tak mengacaukan market share petani tambak dalam negeri.

"Importir yang mengaktualkan impornya mesti menyampaikan pada industri mana saja garam itu udah dialirkan serta dibagikan buat mengelak rente saat proses usaha," kata Yudi.